PBB Terancam Bangkrut, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan kondisi keuangan terbarunya. Hal ini terjadi saat lembaga multilateral itu menghadapi tekanan keuangan yang signifikan dalam operasinya. Mengutip situs resmi PBB, lembaga itu menyatakan dengan semakin berkurangnya kontribusi US$ 2,4 miliar (Rp 39 triliun) dalam iuran anggaran rutin yang belum dibayarkan dan US$ 2,7 miliar (Rp 44 triliun) dalam pemeliharaan perdamaian, mereka mengaku terpaksa memangkas pengeluaran, membekukan perekrutan, dan mengurangi beberapa layanan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kini menghadapi krisis keuangan yang mengancam kelangsungan operasionalnya. Dengan defisit anggaran yang semakin membengkak, PBB terpaksa melakukan pemotongan besar-besaran, termasuk pemutusan hubungan kerja terhadap 500 staf dan penghentian operasi di beberapa negara.
Krisis Keuangan PBB: Fakta dan Angka
Pada tahun 2024, PBB hanya menerima sekitar sepertiga dari dana yang dibutuhkan untuk membantu 245 juta orang, dengan total bantuan yang terkumpul hanya mencapai $19,5 miliar dari target $57 miliar. Akibatnya, 117 juta orang tidak mendapatkan bantuan yang diperlukan.
Selain itu, PBB menghadapi defisit anggaran reguler yang signifikan, dengan koleksi anggaran pada kuartal pertama 2025 hanya mencapai 40% dari yang diharapkan, terendah dalam tujuh tahun terakhir.
Dampak Pemotongan Anggaran
Untuk mengatasi krisis ini, PBB terpaksa melakukan pemotongan besar-besaran. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) mengumumkan akan mengurangi 20% dari jumlah stafnya, termasuk pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 20 posisi senior.
Selain itu, PBB juga menghadapi ancaman kekurangan dana untuk operasi penjaga perdamaian, dengan beberapa negara anggota belum memenuhi kewajibannya.
Penyebab Krisis Keuangan
Krisis keuangan PBB disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
- Keterlambatan dan ketidakpastian pembayaran dari negara anggota, termasuk kontribusi signifikan dari Amerika Serikat yang belum dibayar.
- Penurunan kontribusi dari negara donor utama, terutama dalam bantuan kemanusiaan dan pembangunan.
- Krisis global yang meningkat, termasuk konflik, perubahan iklim, dan pandemi, yang meningkatkan kebutuhan akan bantuan.
Upaya Pemulihan dan Solusi
PBB telah menyerukan agar negara anggota memenuhi kewajiban keuangan mereka secara penuh dan tepat waktu untuk menghindari krisis likuiditas lebih lanjut.
Selain itu, PBB juga mendesak adanya reformasi sistem keuangan global untuk memastikan pendanaan yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi tujuan pembangunan berkelanjutan.
Q & A Dengan Topik Pembahasan Teriak Minta Bantuan Keuangan, PBB Terancam Bangkrut
Mengapa PBB terancam bangkrut?
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terancam bangkrut karena kekurangan dana operasional akibat negara-negara anggota yang menunda atau tidak membayar iuran tahunan mereka. Krisis keuangan ini memengaruhi berbagai program kemanusiaan, pemeliharaan perdamaian, dan misi diplomatik di seluruh dunia.
Negara mana saja yang belum membayar iuran kepada PBB?
Beberapa negara anggota besar, termasuk Amerika Serikat dan sejumlah negara berkembang, diketahui sering menunggak iuran. Keterlambatan atau pengurangan kontribusi ini berdampak langsung terhadap anggaran operasional PBB.
Apa dampak dari krisis keuangan PBB terhadap dunia?
Krisis keuangan ini berisiko menghentikan berbagai misi penting seperti bantuan kemanusiaan, program kesehatan global, dan misi penjaga perdamaian di zona konflik. Keterbatasan dana juga memengaruhi gaji staf dan kelangsungan proyek pembangunan berkelanjutan.
Apa yang dilakukan PBB untuk mengatasi ancaman kebangkrutan ini?
Sekretaris Jenderal PBB telah menyerukan negara anggota untuk segera melunasi kewajiban keuangannya. Selain itu, PBB tengah mempertimbangkan reformasi anggaran, efisiensi operasional, dan peningkatan transparansi pengelolaan dana.
Bagaimana masyarakat internasional merespons permintaan bantuan keuangan dari PBB?
Respons masyarakat internasional beragam. Beberapa negara mendukung penuh dan mempercepat pembayaran iuran, sementara lainnya masih mempertimbangkan ulang komitmen mereka terhadap anggaran PBB karena tekanan ekonomi domestik.
Kesimpulan
Krisis keuangan yang dihadapi PBB merupakan tantangan serius bagi upaya global dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Tanpa dukungan keuangan yang memadai, PBB mungkin tidak dapat melaksanakan mandatnya secara efektif.
Penting bagi negara-negara anggota untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka dan mendukung reformasi. Hal inimerupakan sistem keuangan global guna memastikan keberlanjutan misi PBB di masa depan.